Pengalaman Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Dampak Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas

Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi diIndonesiaadalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik menjadi fenomena yang sering ditemui di berbagai daerah. Ini menunjukkan betapa besarnya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik.

Karenanya, ketika pintu protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan hujatan terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik tersebut bisa dipahami mengingat birokrasi publik pada masa itu menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim orde baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik.

Hal ini juga tercermin dalam proses kebijakan publik yang lebih mementingkan kepentingan penguasa dan seringkali menggusur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik juga amat terbatas. Akibatnya banyak kebijakan publik dan program-program pemerintah yang tidak responsif dan mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.

OPINI :

Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan aksi protes dan demonstrasi menyebabkan kebijakan publik dan program-program pemerintah akan mengalami kegagalan dan lambat dalam menjalankannya. Hal tersebut dapat menganggu perkembangan suatu bangsa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Seharusnya pemerintah ini lebih mementingan kepentingan masyarakat dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjalankan program-program pemerintah tersebut sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan dapat membuat masyarakat sejahtera karena bangsa yang maju yaitu bangsa yang dapat mensejahterakan warganya.